KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DAN KEWSARISAN ADAT MINANGKABAU

Authors

  • Asasriwarni Asasriwarni Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
  • Kali Junjung Hasibuan Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya

Keywords:

Kewarisan, Adat Minangkabau, Hukum Islam

Abstract

Syekh Ahmad Khatib Alminangkabawi mengharamkan pelaksanaan kewarisan di Minangkabau karena tidak terdapat dalil menjelaskan hal tersebut. sedanngkan Syekh Abd Karim Amrullah memandang boleh hukumnya karena menurutnya kewarisan harta pusaka di Minangkabau, disamakan dengan harta musabalah atau waqaf. Dasar hukum kedua tokoh ini dapat dilihat dari tiga hal, yaitu lokus atau tempat dan situasi sosial budaya, methode istimbat hukum, dan argumentasi yg menjadi dasar penetapan hukum. Kalau menurut penulis kenapa ayat-ayat tentang waris sangat rinci pembagian masing-masing sedangkan ayat tentang shalat tidak rinci karena ayat-ayat tentang waris sangat rinci supaya tidak terjadi sengketa tetapi kalau masing-masing sudah tahu bagian masing-masing lantas dibagi sama banyak no problem ini yg dijelaskan KHI pasal 183.

Bahwa pembagian waris sah dilakukan secara kekeluargaan dan berdamai asal masing2 mengetahui pembagiannya. Ini banyak terjadi di Minangkabau bahwa laki2 tidak mau mengambil bagianya dua pertiga karena berpegang pada pepatah Karatau Madang dihulu babuah babungo Balun, marantau bujang dahulu dirumah paguno balun.

Downloads

Published

2023-01-26